MAKALAH HUKUM IJARAH

BAB I

PENDAHULUAN

      A.  Latar Belakang

Muamalah merupakan bagian dari rukun islam yang mengatur hubungan antara seseorang dan orang lain. Contoh hukum islam yang termasuk muamalah salah satunya adalah ijarah (sewa-menyewa).

Seiring dengan perkembangan zaman, transaksi muamalah tidak terdapat miniatur dari ulama klasik, transaksi tersebut merupakan terobosan baru dalam dunia modern.Dalam hal ini kita harus cermat, apakah transaksi modern ini memiliki pertentangan tidak dengan kaidah fiqih? Jika tidak, maka transaksi dapat dikatakan mubah.

Dalam makalah ini akan dijelaskan secara sederhana tentang definisi ijarah, landasan hukum, rukun dan syarat sahnya. Juga pembagian dan hukum ijarah.

       B. Rumusan Masalah
    1. Mendefinisikan Ijarah Menyebutkan landasan hukum Ijarah? 

         2. Menyebutkan rukun dan syarat sah Ijarah? 

         3. Menyebutkan berapa macam pembagian Ijarah?

        C.Tujuan Makalah
        1.  Agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami apa itu Ijarah.

        2.  Untuk mengetahui dan dapat mengaplikasikan akad Ijarah dalam bank Syariah.

3      3. Mengetahui apa saja syarat-syarat Ijarah menurut syariat islam.

4      4. Mengetahui macam-macam pembagian Ijarah.

BAB II

PEMBAHASAN

                 A.     Pengertian Ijarah

            Al-Ijarah berasal dari kata al-Ajru yang berarti Al’lwadhu (ganti). Dari sebab itu Ats Tsawab (pahala) dinamai Ajru (upah). Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri. Atau dalam istilah perbankan, Ijarah merupakan kontrak antara bank syariah sebagai pihak yang menyewakan barang dan nasabah sebagai penyewa, dengan menentukan biaya sewa yang disepakati oleh pihak bank dan pihak penyewa. Barang-barang yang dapat disewakan pada umumnya yaitu aset tetap, seperti gedung, mesin dan peralatan, kendaraan, dan asset tetap lainnya.[1]

Dalam transaksi perbankan, bank membeli aset tetap dari supplier kemudian disewakan kepada nasabah dengan biaya sewa yang tetap hingga jangka waktu tertentu.. bank dapat membeli aset tetap dari supplier yang ditunjuk oleh bank syariah, kemudian setelah aset siap dioperasionalkan, maka aset tetap tersebut disewakan kepada pihak nasabah.

Pemilik yang menyewakan manfaat disebut Mu’ajjir (orang yang menyewakan). Pihak lain yang memberikan sewa disebut Musta’jir ( orang yang menyewa = penyewa). Dan, sesuatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut Ma’jur ( Sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut  Ajran atau Ujrah (upah). Dan setelah terjadi akad Ijarah telah berlangsung orang yang menyewakan berhak mengambil upah, dan orang yang menyewa berhak mengambil manfaat, akad ini disebut pula Mu’addhah (penggantian).

           B.     Dasar Hukum

            Dasar –dasar hukum atau rujukan Ijarah adalah Al-Qur’an, Al-Sunnah, dan Al-Ijma’.

  1.   Dasar hukum Ijarah dalam Al-Qur’an adalah :

فا ن ارضعن لكم فاء توهن اجو رهن ( ا لطلاق : 6) 

“Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah upahnya.”(Al-Talaq: 6).

2.      Dasar Hukun Ijarah Dari Al-Hadits:

 ( هريرةأبيعنالرزاقعبدرواه )اَجْرَهُفَلْيَعْمَلْجِيْرًااَجَرَاسْتَأْمَنِ

“Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya.”

(HR. Abdul Razaq dari Abu Hurairah).

      3.      Landasan Ijma’nya ialah:

      Umat islam pada masa sahabat telah ber ijma’ bahwa ijarah diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.[2]

         C.    Syarat dan Rukun Ijarah

    1.   Syarat Ijarah

Syarat Ijarah terdiri dari empat macam, sebagaimana syarat dalam jual-beli, yaitu syarat al-inqad (terjadinya akad), syarat an-nafadz (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim.

a.         Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad berkaitan dengan aqid, zat akad dan tempat akad. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam jual-beli, menurut ulama Hanafiyah, ‘aqid (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah anak mumayyiz, dipandang sah bila telah diizinkan walinya.

b.        Syarat Pelaksanaan (an-nafadz)

Agar ijarah terlaksana, barang harus dimiliki oleh ‘aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). Dengan demikian, ijarah al-fudhul (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya ijarah.

c.       Syarat Sah Ijarah

§   Adanya keridhaan dari kedua belah pihak

§   Ma’qud ‘Alaih bermanfaat dengan jelas, yaitu terdiri dari penjelasan manfaat, penjelasan waktu, sewa bulanan, penjelasan jenis pekerjaan, penjelasan waktu kerja.

§   Ma’qud ‘Alaih (barang) harus dapat memenuhi syara’

§   Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara’

§   Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya

§   Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa

§   Manfaat ma’qud ‘alaih sesuai keadaan yang umum[3]

         d.    Syarat Kelaziman

                      Syarat kelaziman ijarah terdiri atas dua hal berikut:

1.      Ma’qud ‘Alaih (barang sewaan) terhindar dari cacat Jika terdapat cacat pada barang sewaan, penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya. 
2.       Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ijarah batal karena adanya uzur sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada uzur. Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemudaratan bagi yang akad.

            2.   Rukun Ijarah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun ijarah adalah ijab dan qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat al-ijarah, al-isti’jar, al-iktira’, dan al-ikra.

Adapun menurut Jumhur ulama, rukun ijarah ada empat (4), yaitu:

a.    ‘Aqid (orang yang akad)

b.   ghat akad adalah apa saja yg menunjukkan kerelaan (ridha) terhadap akad, yaitu ijab dan kabuSh

c.    Ujrah (upah), syarat ujrah ada 6:

·           Upah harus berupa harta (maal) yang mubah, bukan harta yang haram,

        misalnya hasil mencuri.

·           Upah harus berupa harta suci (thahir), bukan harta yang najis, misalnya babi.

·           Upah harus diketahui dengan jelas (ma'luum), bukan majhul.

·           Upah harus dapat dimanfaatkan. (muntafa'an bihi).

·           Upah harus dapat diserahterimakan.

·           Upah harus hak milik yang menyewa (musta`jir)

d.    Manfaat

D.    Berakhirnya Akad Ijarah

Para ulama fiqih menyatakan bahwa akad ijarah akan berakkhir apabila:

1.        Ijarah berakhir apabila dibatalkan. Sebab sewa adalah suatu tukaran harta dengan harta. 
       Oleh sebab itu, boleh dibatalkan sama seperti jual beli.

2.       Manfaat yang di harapkan telah terpenuhi atau pekerjaan telah selesai kecuali ada uzur atau halangan. Apabila ijarah telah berakhir waktunya, maka penyewa wajib mengembalikan barang sewaan utuh seperti semula. Bila barang sewaan sebidang tanah pertanian yang di tanami dengan tanaman, maka boleh ditangguhkan sampai buahnya bisa dipetik dengan pembayaran yang sebanding dengan tenggang waktu yang di berikan.

3.    Menurut Ulama Hanafiyah, akad sewa dapat batal, karena munculnya halangan mendadak terhadap si penyewa. Misalnya, jika seseorang menyewa tokoh untuk berdagang kemudian dagangannya terbakar atau dicuri orang. Alasannya adalah bahwa hilangnya sesuatu yang digunakan untuk memperoleh manfaat itu sama dengan hilangnya barang yang memilki manfaat itu. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, sewa menyewa tidak dapat batal kecuali ada hal-hal yang membatalkan akad (uzur) seperti cacat atau tempat pemenuhan manfaatnya hilang.[4]

1. Menurut Ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad dalam akad ijarah, maka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad ijarah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan ijarah sama dengan jual beli yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.

            Sifat ijarah adalah mengikat para pihak yang berakad. Mengikat yang dimaksud disini adalah apakah akad ijarah bisa di batalkan (fasakh) secara sepihak atau tidak. Menurut ulama Hanafiyah, ijarah adalah akad yang lazim (mengikat) yang boleh dibatalkan. Menurut mereka ijarah batal dengan meninggalnya salah seorang yang berakad dan tidak dapat dialihkan kepada ahi waris. Alasanya adalah bahwa kematian itu merupakan perpindahan barang yang disewakan dari satu pemilikan kepada pemilikan yang yang lain. Karena itu, akad tersebut harus batal. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah adalah akad lazim yang tidak dapat dibatalkan dan dapat diwariskan. Adapun alasannya adalah bahwa akad ijarah itu merupakan akad imbalan. Karena itu, tidak menjadi batal karena meninggalnya salah satu pihak seperti dalam jual beli.

         E.     Macam-macam  Ijarah

         Dalam transaksi keuangan, ijarah dikenal dengan dua jenis yaitu Ijarah dan Muntahiya bittamlik. Perbedaan kedua jenis ini terutama terletak pada kepemilikan aset tetap setelah masa sewa berakhir. Dalam akad ijarah, aset tetap akan dikembalikan kepada pihak yang menyewakan bila masa sewa berakhir. Dalam akad ijarah muntahiya bittamlik, aset akan berubah status kepemilikannya menjadi milik penyewa pada saat masa sewa jatuh tempo.  

            1.      Ijarah

Ijarah dalam perbankan dikenal dengan operational lease, yaitu kontrak sewa antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, dimana pihak penyewa harus membayar sewa sesuai dengan perjanjian, dan pada saat jatuh tempo, aset yang disewa harus dikembalikan kepada pihak yang menyewakan. Biaya pemeliharaan atas aset yang menjadi objek sewa menjadi tanggungan pihak yang menyewakan.

            2.      Ijarah Muntahiya Bittamlik

            Ijarah muntahiya bittamlik disebut juga dengan ijarah wa iqtina adalah perjanjian sewa antara pihak pemilik asset tetap (lessor) dan penyewa (lessee), atas barang yang disewakan, penyewa mendapat hak opsi untuk membeli objek sewa pada saat masa sewa berakhir. Ijarah muntahiya bittamlik dalam perbankan dikenal dengan financial lease, yaitu gabungan antara transaksi sewa dengan jual beli, karena pada akhir masa sewa, penyewa diberi hak opsi untuk membeli objek sewa. Pada akhir masa sewa, objek sewa akan berubah dari milik lessor menjadi milik lessee.[5]

Dari segi objeknya, akad ijarah dibagi para ulama fiqih kepada dua macam:

1.         Ijarah yang bersifat manfaat (sewa). Ijarah yang bersifat manfaat umpamanya adalah sewa-menyewa rumah, toko, dan kendaraan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara’ untuk digunakan, maka para ulama fiqih sepakat hukumnya boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

2.         Ijarah yang bersifat pekerjaan (jasa). Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini menurut para ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas dan sesuai syari’at, seperti buruh pabrik, tukang sepatu, dan tani.[6]

  F.   Skema Ijarah
        Keterangan:

1. Nasabah mengajukan pembiayaan ijarah ke bank syariah
2. Bank syariah membeli/menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai objek ijarah, dari penjual/pemilik.
3. Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan bank mengenai barang objek ijarah, tariff ijarah, periode ijarah, dan biaya pemeliharannya, maka akad pembiayaan ijarah ditandatangani. Nasabah diwajibkan menyerahkan jaminan yang dimiliki.
4. Bank menyerahkan objek ijarah kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. Setelah periode ijarah berakhir, nasabah mengembalikan objek ijarah tersebut kepada bank.
5. Bila bank membeli objek ijarah tersebut, setelah periode objek ijarah berakhir objek ijarah tersebut disimpan oleh bank sebagai aset yang dapat disewakan kembali. (7)

 ]

BAB III

PENUTUP

               1.      Kesimpulan

        Pada dasarnya, ijarah di defnisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu. ada yang menerjemahkan, ijarah sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang.

Transaksi ijarah di landasi adanya pemindahan manfaat (hak guna), bukan pemindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja prinsip jual beli.

             2.      Saran

            Dengan demikian segala hal yang berkaitan dengan Ijarah, terutama dalam pelaksanaanya harus berdasarkan pada aturan-aturan yang telah di tetapkan oleh Allah swt di dalam Al-Qur’an, serta berdasarkan pada Sunnah-sunnah nabi dan ijma. Agar kita semua terhindar dari hal-hal yang di larang dalam syari’ah islam.

DAFTAR PUSTAKA

Ismail, “Perbankan Syariah”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Adiwarman Karim, “Analisis Fiqih dan Keuangan”, Jakarta:  PT Rajagrafindo Persada, 2004.

Syafi’I Antonio Muhammad, “Bank Syariah dari Teori ke Praktik”, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Syafe’I Rachmat, “Fiqih Muamalah”, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

---

[1] Ismail. 2011. Perbankan Syariah, Kencana Perdana Media Group. Jakarta. Hal. 4-6

[2] Ibid.,hal 8-10

[3] [3] Ibid.,hal 12-14

[4] Adiwarman Karim. 2004. Analisis Fiqihh dan Keuangan, PT Rajagrafindo Persadar. Jakarta.hal 28-30

[5] Ibid.,hal. 18-20

[6] Syafi’I Antonio Muhammad. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Gema Insani Press. Jakarta. Hal 21-22

[7] Ibid.,hal. 28-30

Tweet

Postingan terkait:

— Senin, 12 November 2018 — Add Comment